Pemerintah Pilih Jalur Etika dan Sosialisasi untuk AI, Pemda Didorong Ikut Beradaptasi
Komdigi menilai pendekatan aturan ketat belum tepat untuk AI yang masih berkembang. Pemerintah daerah diminta mulai memanfaatkan AI untuk layanan publik.
Bagaimana pemerintah mengatur kecerdasan buatan (AI)? Dua pernyataan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pekan ini memberi gambaran arahnya: lebih menekankan etika dan sosialisasi, sambil mendorong pemerintah daerah mulai memakai AI.
Batasan dan etika dulu, bukan aturan ketat
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan pemerintah belum ingin memakai pendekatan regulasi konvensional, yaitu aturan yang merinci hak, kewajiban, dan sanksi. Alasannya, teknologi AI masih berkembang pesat sehingga edukasi dinilai lebih tepat. Fokusnya adalah sosialisasi tentang batasan penggunaan, terutama kepada generasi muda.
Ismail juga menegaskan hukum tetap berlaku tanpa memandang alat yang dipakai. Perbuatan melanggar hukum tetap dilarang, entah dilakukan dengan AI atau tidak.
Pemda diminta mulai adaptasi
Di Yogyakarta, pada ajang GM-DTGI Award 2026 (Kamis, 5/11), Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengajak pemerintah daerah mengadaptasi AI secara tepat. Menurutnya, pemanfaatan AI perlu diarahkan untuk produktivitas dan peningkatan layanan publik.
Ambisi jangka panjang
Pada pernyataan lain, Nezar menegaskan Indonesia tidak boleh puas sebagai pasar produk teknologi asing. Pemerintah memprioritaskan dua fondasi, yaitu infrastruktur AI dan talenta digital, dalam kerangka Visi Indonesia Digital 2045.
Bagaimana dengan perpres AI?
Awal tahun ini, Menkomdigi Meutya Hafid menyebut regulasi AI sebagai prioritas 2026, termasuk peta jalan nasional dan rencana pelabelan konten buatan AI. Status akhir aturan tersebut tidak dibahas dalam sumber-sumber yang kami rujuk, sehingga belum bisa dipastikan bagaimana pendekatan edukasi ini berjalan beriringan dengan rencana tersebut.
Sumber: